JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemungkinan baru akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2026, bukan tahun ini.
“Kalaupun dilaksanakan, saya kira cukup berat jika diterapkan tahun ini, karena tahun anggaran sudah berjalan setengah jalan,” kata Atip saat ditemui di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Senin (9/6/2025).
Atip menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Pemerintah pusat saat ini tengah berkoordinasi lintas kementerian untuk mengkaji kemungkinan pengalokasian dana pendidikan tambahan.
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait. Intinya memang tergantung pada anggaran,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa belum ada petunjuk teknis yang bisa menjadi dasar implementasi di lapangan.
