Langkah ini menutup perdebatan publik terkait isu tunjangan DPRD sekaligus menegaskan arah kebijakan Pemkab Bandung Barat dalam mengelola APBD.
Fokus pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemkab KBB ingin menegakkan prinsip anggaran yang akuntabel sekaligus responsif terhadap suara warga. (gal)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
