Namun ia berjanji akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menginventarisasi keberadaan tambang secara menyeluruh.
“Karena saya baru menjabat, data itu belum saya pegang. Tapi hari Selasa (10 Juni 2025) dalam rapat pimpinan, kami akan minta laporan dari dinas teknis terkait jumlah tambang yang aktif dan status perizinannya,” katanya.
Cecep juga menyinggung dampak ekologis dari aktivitas tambang yang tak terkontrol. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Hal ini menurut Cecep sejalan dengan pesan Gubernur agar Jawa Barat menjadi daerah yang tertata dengan baik, termasuk dalam hal infrastruktur.
