Ia menilai kebijakan ini mengabaikan urgensi dan esensi dari dana BTT sebagai respons cepat atas bencana atau kejadian luar biasa.
“Saya kecewa. Dana ini semestinya untuk kejadian mendadak seperti longsor atau banjir, bukan untuk pengurugan pantai,” ucap Cecep.
Cecep menyebut, saat ini proyek-proyek yang dibiayai dari BTT masih berjalan, namun tidak menyisakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk merespons situasi genting lainnya.
Ia memastikan akan segera menyurati BPKP untuk meminta audit secara menyeluruh.
“Langkah ini kami ambil agar semuanya terbuka. Saya ingin ada evaluasi menyeluruh supaya tidak terulang lagi di masa mendatang,” kata Cecep. (rdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
