DPMD juga mengingatkan agar pemerintah desa bersikap transparan kepada masyarakat terkait tertundanya sejumlah program pembangunan.
“Sosialisasi sudah kami lakukan. Saat ini desa-desa sedang menyusun ulang APBDes 2026. Pemerintah desa harus menyampaikan secara terbuka bahwa pengurangan Dana Desa ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat,” jelas Dendy. (cnj)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
