Sebagai langkah tegas, Dedi berencana mendorong pencabutan sertifikat lahan DAS yang telah dialihkan kepemilikannya. Jika ada pihak yang keberatan, langkah hukum akan ditempuh guna mengembalikan DAS ke fungsi aslinya.
Selain advokasi, Dedi juga menekankan pentingnya perbaikan tata ruang di seluruh Jawa Barat. Ia meminta para bupati dan wali kota untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang di daerah masing-masing agar lebih selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan.
“Jawa Barat itu sebenarnya tidak pantas mengalami bencana, karena alamnya bagus. Tapi kalau tata ruangnya ugal-ugalan dan melawan prinsip alam, maka bencana pasti terjadi,” tegasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
