KDM menegaskan, Pemprov Jabar tengah merumuskan solusi komprehensif untuk menyelesaikan persoalan tambang, tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dari aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya tidak mau lagi ada kuli lajur tanpa asuransi, tukang muat tanpa perlindungan kerja, atau pekerja tambang yang meninggal tanpa santunan. Upah mereka pun harus layak,” tegasnya.
Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar bersama Pemkab Bogor juga menjajaki kerja sama dengan bank bjb untuk membantu sopir harian tambang agar dapat memiliki kendaraan operasional sendiri.
“Tawaran saya dengan Pak Bupati, sekarang banyak sopir nyetir tronton atau colt diesel milik orang lain. Saya ingin mereka jadi tuan, punya kendaraan sendiri. Nanti kerja sama pemda dengan bjb lewat kredit tanpa DP, supaya bisa langsung bekerja dan mandiri,” tutur KDM.
Kebijakan kompensasi dan program pemberdayaan ini diharapkan mampu mengurangi dampak sosial-ekonomi dari pembatasan kegiatan tambang, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan tambang. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
