JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui masih adanya ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah, terutama di kawasan pedesaan yang belum sepenuhnya tersentuh layanan optimal pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026), sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah yang dinilai belum merata.
Dedi mengungkapkan, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok desa belum sepenuhnya terpenuhi.
Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih ditemukan di lapangan, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, jaringan irigasi yang tidak optimal, hingga kondisi rumah warga yang tidak layak huni.
Selain itu, akses pendidikan yang belum merata serta kendala masyarakat miskin dalam memperoleh layanan kesehatan akibat persoalan administrasi BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian.
