Dedi menyoroti bencana yang sudah terjadi di berbagai wilayah seperti Cianjur, Sukabumi, Pamanukan, dan Cirebon, yang menurutnya cukup menjadi alasan kuat untuk mempercepat perubahan aturan tata ruang.
“Bencana Cianjur, bencana Sukabumi, banjir di Pamanukan, banjir di Cirebon. Mau nunggu bencana lebih besar lagi?” serunya.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah alih fungsi lahan yang tidak terkendali, seperti laut yang disertifikasi menjadi hak milik serta tanah perkebunan negara yang digunakan untuk tambang atau lahan parkir.
“Banyak orang berlagak ingin membangun Jawa Barat, tapi malah merusak,” tambahnya.
Dedi memastikan bahwa dalam masa kepemimpinannya, ia akan segera mengajukan revisi aturan tata ruang ke Kementerian ATR/BPN agar kebijakan lebih berpihak pada lingkungan dan mencegah bencana semakin parah di Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
