JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan pengetatan anggaran sebagai langkah antisipasi berkurangnya dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat pada 2026. Meski begitu, belanja publik dipastikan tidak akan terdampak.
Menurut Dedi, penghematan hanya diberlakukan pada pos-pos anggaran yang dianggap tidak mendesak atau bersifat “snack”.
“Tadi disepakati semua melakukan kinerja efektif, mengefektifkan seluruh belanja. Kalau kemarin pinggangnya dikencengin, mungkin hari ini lehernya,” ujar Dedi usai Rakor Penanganan Infrastruktur Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Dedi menyebutkan, anggaran yang akan dikurangi meliputi belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga transportasi.
“Ini untuk nurunin angka penggunaan listrik, internet, dan air. Solusi-solusi ini dibangun agar kita tetap bisa berlari kencang mewujudkan Jabar Istimewa,” paparnya.
