Selain mendorong efisiensi birokrasi, KDM menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan dan investasi pertanian. Ia menilai produktivitas lahan harus didorong secara serius melalui inovasi dan pendampingan berkelanjutan.
“Produksinya harus ditambah. Mari kita buka ruang investasi dan tingkatkan produktivitas tanaman pangan,” ujarnya.
KDM juga melontarkan kritik terkait keadilan fiskal nasional. Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi industri belum menerima porsi bagi hasil pajak yang proporsional. Banyak perusahaan membayar pajak di lokasi kantor pusat, bukan di lokasi operasional industrinya.
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, tetapi bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal,” ungkapnya.
Ia menegaskan desa yang menjadi lokasi industri harus mendapatkan prioritas pembangunan, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, agar menjadi desa produktif dan mandiri.
