JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah percepatan perbaikan infrastruktur di Jabar tidak boleh dipahami sebagai “pengambilalihan”, melainkan bentuk kerja sama strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan harian masyarakat tidak bisa menunggu rencana panjang yang berlarut-larut.
“Sebenarnya bukan diambil alih, ya. Dikerjasamakan. Kalau nunggu rencana-rencana kan kita terlalu lama. Kita harus merespon,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/11/2025).
Dedi menyebut Pemprov Jawa Barat akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada Senin mendatang. Kesepakatan itu berfokus pada percepatan perbaikan sektor-sektor bermasalah, terutama ruas-ruas yang menjadi simpul konektivitas pusat dan daerah.
Salah satu yang disorot adalah kondisi jalan di bawah Jembatan Pasopati, Bandung, yang berstatus jalan nasional namun kini mengalami kerusakan cukup parah. Alih-alih menunggu proses perbaikan dari pusat, Pemprov Jabar bersama Pemerintah Kota Bandung akan mengambil peran pada tahun depan.
