“Ini lebih hidup dibanding Pemprov buat kegiatan di alun-alun yang nontonnya pejabat. Seninya disubsidi negara, ditonton warga, biayanya murah, dan menimbulkan efek ekonomi kerakyatan,” kata Dedi.
Pemprov Jawa Barat menyiapkan alokasi anggaran Rp10 miliar hingga Rp15 miliar pada tahap awal program. Biaya pertunjukan kesenian lokal diperkirakan berkisar Rp3 juta–Rp15 juta per acara.
Dengan estimasi tersebut, anggaran Rp1,5 miliar saja sudah mampu memfasilitasi hingga 100 hajatan warga kurang mampu. Secara keseluruhan, program ini diproyeksikan menyentuh ratusan helatan rakyat di berbagai daerah.
Pemerintah juga menyiapkan aplikasi digital sebagai mekanisme pendaftaran. Warga yang terverifikasi kurang mampu cukup mendaftar, dan Pemprov akan menunjuk kelompok seni dari daerah setempat untuk tampil.
Contohnya, Dedi menyebut, warga yang menggelar hajatan di Kabupaten Garut dapat difasilitasi penampilan grup Calung Garut yang sepenuhnya dibayar pemerintah.
