Menurut dia, pola pengelolaan klub yang masih terpusat pada pendanaan pemerintah daerah merupakan praktik yang sarat risiko hukum.
“Jangan berharap klub naik liga kalau masih mengandalkan kabupaten atau kota. Tidak ada bupati yang mau dipenjara gara-gara sepak bola,” ucapnya.
Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem ini, Pemerintah Provinsi Jabar juga memprioritaskan sektor pendidikan.
Pemprov Jabar berencana membangun sekolah sepak bola khusus dengan sistem pembinaan profesional yang ditargetkan terwujud pada 2026.
Konsep sekolah ini akan merekrut anak-anak potensial dan menerapkan kurikulum yang terintegrasi penuh, mulai dari bangun tidur hingga aktivitas latihan.
