Dindin memaparkan, masalah krusial di Sunda Raya mencakup ketimpangan fiskal atas kekayaan alam dan tata ruang yang diekstraksi tanpa memberikan manfaat adil kepada rakyat, serta kebudayaan yang terpinggirkan.
Selain itu, terdapat isu pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh penuh kemiskinan, serta kepemimpinan kolektif yang sedang tumbuh namun belum terkonsolidasi penuh.
Guna menjawab tantangan tersebut, MMS menyerahkan Manifesto Peradaban Sunda Raya kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Dokumen strategis ini disusun melalui proses panjang, diawali rangkaian Sawala Maya I dan II, kemudian dimatangkan dalam musyawarah di Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 15 November 2025.
Manifesto tersebut memuat empat agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045, yaitu:
- Penguatan jati diri strategi dan pemajuan kebudayaan Sunda. Agenda ini diwujudkan melalui revolusi pendidikan karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta inisiasi dana abadi kebudayaan Sunda Raya.
- Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara, melalui penataan ulang hubungan pusat dan daerah. Agenda ini dilaksanakan melalui reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep kerja sama Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah otonom baru yang selektif untuk Sunda Raya, serta peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di tatar Sunda.
- Prioritas pembangunan dan kesejahteraan. Agenda ini dilakukan melalui audit sistemik proyek strategis nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
- Menciptakan sistem Sunda dan kepemimpinannya. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi fraksi Sunda Raya kepada wakil rakyat asal Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus Jakarta di DPR, DPD dan DPRD, penyusunan buku putih perjuangan Sunda, serta pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah.
