Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa tim pengkaji hari lahir Jawa Barat telah dibentuk, merujuk pada langkah Kabupaten Bogor yang menetapkan tanggal lahir daerah berdasarkan pelantikan Sri Baduga. “Kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana,” katanya.
Presidium Pinisepuh MMS Dindin S. Maolani menegaskan bahwa persoalan Sunda kini bersifat sistemik meliputi ketimpangan fiskal atas sumber daya alam, tata ruang yang dieksploitasi tanpa manfaat adil bagi rakyat, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh, hingga kepemimpinan kolektif yang belum terkonsolidasi.
Manifesto yang diserahkan kepada KDM disusun melalui rangkaian Sawala Maya I & II dan musyawarah di Unpad pada 15 November 2025. Dokumen tersebut memuat empat agenda besar untuk mendorong kebangkitan Sunda Raya sekaligus berkontribusi pada agenda Indonesia Emas 2045.
Agenda pertama menekankan penguatan jati diri dan kebudayaan Sunda melalui revolusi pendidikan karakter, afirmasi bahasa dan toponimi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan. Agenda kedua menyoroti penataan ulang hubungan pusat daerah, termasuk reforma keadilan fiskal, integrasi kawasan Sunda Raya ala konsep Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah secara selektif, hingga peninjauan ulang kebijakan strategis nasional di wilayah Sunda.
Agenda ketiga menyentuh pembangunan dan kesejahteraan rakyat, mulai dari audit proyek strategis nasional, reforma agraria kultural, hingga pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya. Adapun agenda keempat menekankan pembentukan sistem kepemimpinan Sunda melalui Sunda Leadership Institute, konsolidasi fraksi Sunda Raya di parlemen, serta penyusunan buku putih perjuangan Sunda.
