Menurutnya, banyak gubernur dan bupati tidak tahan terhadap tekanan politik sehingga mengambil keputusan upah secara emosional, bukan berdasarkan kalkulasi ekonomi.
“Upah itu bukan alat kampanye, bukan bagian dari strategi politik. Ini murni soal perhitungan ekonomi. Kalau tekanan politik terlalu kuat, kepala daerah bisa saja tergoda untuk menaikkan upah demi popularitas. Ini berbahaya,” katanya.
Selain itu, Dedi menilai sistem sektoral akan mencegah terjadinya relokasi industri hanya karena perbedaan upah antardaerah.
“Saat ini, pabrik dari Karawang bisa pindah ke Indramayu hanya karena upahnya lebih murah. Lalu ketika Indramayu naik, pindah lagi ke Jawa Tengah. Ini membuat iklim usaha tidak stabil,” ujarnya.
