Daerah

Dedi Mulyadi Usul Sistem Upah Sektoral Nasional, Tak Lagi Berdasarkan Wilayah

×

Dedi Mulyadi Usul Sistem Upah Sektoral Nasional, Tak Lagi Berdasarkan Wilayah

Sebarkan artikel ini
Dedi Mulyadi umumkan perpanjangan pemutihan pajak kendaraan Jawa Barat 2025
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi umumkan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan hingga 30 September 2025 (Foto: Net)

Pria yang akrab disebut KDM ini meyakini jika sektor industri memiliki standar upah nasional, maka dinamika perburuhan akan lebih kondusif.

“Pertambangan di mana pun upahnya sama. Energi, makanan dan minuman juga begitu. Ini akan memperkuat iklim industri kita,” ujarnya.

Baca Juga:  Dedi Mulyadi Bakal Buat Aturan Baru untuk Sekolah, Siswa harus Jalan Kaki hingga Orangtua Tak Boleh Nunggu

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kenaikan upah tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan buruh jika tidak dibarengi dengan penurunan biaya hidup.

Baca Juga:  Cecep–Asep Resmi Pimpin Tasikmalaya, Dedi Mulyadi Tekankan Prioritas Kemiskinan hingga Infrastruktur

Ia menyoroti mahalnya biaya pendidikan, air bersih, listrik, dan transportasi sebagai hambatan utama kesejahteraan pekerja.

“Jadi tugas para kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur adalah menekan biaya hidup masyarakat. Kalau ongkos hidup bisa ditekan, maka buruh bisa benar-benar merasakan manfaat dari upah yang diterima,” pungkasnya. (bis)

Baca Juga:  Dedi Mulyadi Ingatkan Jangan Palak THR ke Pabrik: Perusahaan Sudah Bayar Pajak!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pages ( 4 of 4 ): 123 4