Meski belum ada kepastian kapan hasil evaluasi tersebut keluar, Iswara menekankan bahwa Jawa Barat menjadi yang terdepan. “Kami menunggu proses dari Kemendagri setelah semua daerah menyerahkan laporan. Tapi Jabar sudah gaspol, jadi yang pertama menyerahkan,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Jabar menegaskan komitmennya untuk siap dievaluasi. Iswara menyebut, keterbukaan ini penting untuk menjawab polemik tunjangan rumah yang berkembang di masyarakat.
“Kami sepakat tunjangan perumahan siap dievaluasi. Karena ini melekat di APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian, dan kami siap,” pungkasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
