JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyebut kondisi ketika produksi pangan meningkat tetapi harga masih bertahan tinggi sebagai sinyal kuat adanya persoalan struktural dalam rantai pasok. Menurutnya, situasi ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani dengan keterbukaan data serta sinergi lintas sektor, terutama dari pelaku industri.
Erwan menjelaskan bahwa minimnya transparansi data industri berdampak pada ketepatan kebijakan pemerintah daerah. Padahal Jawa Barat memiliki 59 kawasan industri dan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang semestinya dapat menopang kinerja ekonomi daerah secara lebih signifikan. Kurangnya akses data membuat laju pertumbuhan ekonomi Jabar masih tertahan di angka 5,20 persen, di bawah target 5,5 persen.
“Kalau industrinya terbuka, kebijakan bisa tepat. Inflasi bisa dikendalikan, pertumbuhan pun bisa dipacu,” ujar Erwan dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12/2025).
Selain isu distribusi, Bank Indonesia mencatat adanya ketimpangan inflasi antarwilayah. Kota Sukabumi dan Kota Bekasi menjadi daerah dengan inflasi year-to-date tertinggi, sementara Kabupaten Subang mencatatkan inflasi terendah.
