Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BI Jabar, Muslimin Anwar, menilai kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
“Data ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat disamaratakan. Pendekatan satu kebijakan untuk semua wilayah tidak akan efektif,” kata Muslimin.
Di tengah tantangan struktural pangan dan ketimpangan inflasi, Pemprov Jabar dan BI memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan transparansi anggaran.
Hingga November 2025, seluruh pemerintah daerah di Jabar mempertahankan status “Digital” dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) juga meningkat signifikan.
“Nilai transaksi KKI di Jabar mencapai Rp164,03 miliar dari 50.106 transaksi. Digitalisasi bukan sekadar teknologi, tetapi instrumen kebijakan fiskal agar belanja publik lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
