JABARNEWS | BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mengisi sejumlah formasi jabatan yang sempat kosong dengan melantik 85 pejabat administrator dan pengawas, termasuk tujuh camat. Hal ini guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu, khususnya di tingkat kewilayahan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga efektivitas fungsi pemerintahan serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung, pada Rabu, 24 Desember 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, M. Farhan, serta dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung.
Lengkapi Formasi Jabatan Strategis
Sebanyak 85 pejabat administrator dan pengawas, termasuk tujuh camat, resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan ini melengkapi kebutuhan formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya belum terisi secara menyeluruh.
Selain Wali Kota Bandung, kegiatan ini turut disaksikan Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., bersama pimpinan DPRD lainnya, yakni Toni Wijaya, S.E., S.H., Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., dan Rieke Suryaningsih, S.H.. Hadir pula Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita.
Kehadiran unsur legislatif menegaskan dukungan DPRD terhadap upaya penataan birokrasi dan penguatan struktur pemerintahan daerah.
DPRD Tekankan Pentingnya Pelayanan Kewilayahan
Pimpinan DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., menyambut baik pelantikan tersebut. Ia menilai pengisian jabatan administrator, pengawas, dan kewilayahan menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik tidak terhambat.
Ia menegaskan, kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama, terutama di wilayah kecamatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Prinsipnya, jangan sampai ada tempat yang kosong. Karena kan kita harus memperhatikan juga fungsi pelayanan kepada masyarakat, apalagi yang di kewilayahan,” ujarnya.
Meski demikian, Edwin juga memahami bahwa pemerintahan saat ini masih berada dalam tahap penyesuaian organisasi.
“Kalau di kewilayahan itu tidak boleh sampai ada terlalu lama kosong, tapi kita juga memahami dalam pemerintahan yang sekarang ini tentu sedang melakukan penyesuaian dulu untuk mengkonsolidasikan koordinasi dalam organisasi pemerintahannya,” katanya.
Dorong Integritas dan Profesionalisme ASN
Lebih lanjut, Edwin berharap para pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara profesional. Ia menekankan pentingnya integritas, kapasitas, dan kemampuan dalam mengemban amanah jabatan.
Selain itu, ia juga mendorong sinergi dan kolaborasi antarperangkat daerah agar program pembangunan Pemerintah Kota Bandung dapat berjalan sesuai rencana.
“Kalau semua sudah terisi dengan baik oleh sosok-sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan memiliki integritas, insyaallah Kota Bandung akan menjadi lebih baik ke depannya,” ucapnya.
Menurutnya, keterisian jabatan yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Penyegaran Organisasi dan Harapan Baru
Sementara itu, Pimpinan DPRD Kota Bandung lainnya, Rieke Suryaningsih, S.H., menilai pelantikan ini sebagai bentuk penyegaran birokrasi. Ia berharap para pejabat yang dilantik dapat membawa semangat baru di tempat tugas masing-masing.
Ia juga optimistis, dengan formasi jabatan yang kini telah terisi, kinerja pemerintahan dapat bergerak lebih maksimal.
“Ya kita bersyukur. Dengan sekarang sudah ditetapkan, ibaratnya dalam bergerak mereka tenaganya sudah full, jadi mudah-mudahan nanti di tempat yang baru bisa memberi semangat dan karya yang lebih baik dari sebelumnya,” katanya.
Dengan pengisian formasi jabatan ini, Pemerintah Kota Bandung diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, khususnya di tingkat kewilayahan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.(Red)
