JABARNEWS | BANDUNG – Jawa Barat diproyeksikan menjadi provinsi percontohan dalam implementasi kolaborasi Hexahelix untuk penguatan ekosistem pariwisata nasional. Inisiatif ini mengemuka dalam audiensi Ikatan Alumni NHI Bandung (IKA NHI) dengan Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2026. Forum tersebut mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku industri, komunitas, media, dan sektor keuangan guna memastikan pembangunan pariwisata berjalan terintegrasi dan berkelanjutan.
Audiensi itu bertepatan dengan rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata yang membahas penguatan sektor pariwisata nasional. Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., menerima langsung rombongan IKA NHI. Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Tantowi Yahya dan Wisnu Aji Nugroho, bersama pelaku industri dan komunitas pariwisata.
Kolaborasi Hexahelix dan Penguatan Aspek Kesehatan
Dalam diskusi, peserta menekankan pentingnya model kolaborasi Hexahelix. Model ini melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan. Melalui pendekatan ini, para pihak ingin membangun ekosistem pariwisata yang solid dari hulu hingga hilir.
Reggy Kartawidjaja, Ketua DPD ITLA Jawa Barat, menyampaikan harapannya agar Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menjadi tempat implementasi kerja sama antara IKA NHI, kementerian terkait, dan Komisi VII DPR RI dalam fungsi pengawasan. Ia menilai kolaborasi tersebut dapat memperkuat tata kelola sekaligus memastikan program berjalan efektif di tingkat daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses meminta jadwal audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertemuan itu bertujuan membahas peluang kolaborasi secara lebih konkret dan terarah.
Selanjutnya, Ricky Sjafei, pendiri Komunitas Guide Bandung, menyampaikan harapannya agar Kota Bandung dapat menjadi kota percontohan dalam pengembangan ekosistem pariwisata berbasis kolaborasi. Ia juga berharap Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung dapat terlibat sebagai mitra strategis dalam skema Hexahelix tersebut.
Selain itu, perhatian juga tertuju pada aspek kesehatan dan keselamatan. Mahasiswi Berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia 2026, Marshafwah Wafi, menegaskan pentingnya isu tersebut. Ia mendorong agar aspek kesehatan dan keselamatan menjadi bahan kajian bersama dalam setiap diskusi ekosistem pariwisata di Jawa Barat. Wafi yang juga Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UPI menyatakan kesiapan untuk mengajak Gen Z terlibat dalam inisiatif positif menuju “Jabar Istimewa”.
Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangan itu juga harus menjamin keamanan, kesehatan, serta partisipasi aktif generasi muda.a.
Optimisme Jawa Barat Menuju Pariwisata Berkelanjutan
Sejumlah pihak yang hadir menilai Jawa Barat memiliki peluang besar menjadi contoh pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Provinsi ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang kuat. Selain itu, Jawa Barat juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
Lebih jauh, arah kebijakan daerah dinilai semakin selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kepemimpinan Jawa Barat saat ini dikenal memberi perhatian pada pelestarian alam, penguatan budaya lokal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kondisi ini membuka ruang yang kondusif bagi penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengembangan nilai ekonomi karbon di sektor pariwisata.
Karena itu, sinergi antara komunitas profesional, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Jawa Barat diharapkan tidak hanya tampil sebagai destinasi unggulan. Namun, provinsi ini juga diharapkan menjadi contoh bagaimana pariwisata tumbuh selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Peran Strategis Komisi VII dan Partisipasi Profesional
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., mengapresiasi langkah cepat para alumni NHI yang aktif menjalin komunikasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan pentingnya partisipasi komunitas profesional dalam mendukung fungsi legislasi dan pengawasan DPR.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan harus berbasis kebutuhan lapangan. Menurutnya, kebijakan yang lahir dari dialog langsung dengan pelaku industri akan memperkuat daya saing pariwisata Indonesia.
Sebagai alat kelengkapan dewan, Komisi VII membidangi perindustrian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta lembaga penyiaran publik seperti TVRI, RRI, dan ANTARA. Komisi ini menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran terhadap kementerian mitra kerja, termasuk Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, gagasan yang muncul dalam audiensi dinilai relevan dengan arah kebijakan nasional.
Gagasan Hospitality, SDGs, dan Tata Kelola Berbasis Data
Dalam forum tersebut, Tantowi Yahya memaparkan rencana mendorong sosialisasi budaya hospitality secara merata di berbagai daerah. Ia merencanakan kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang pelayanan dan pariwisata.
Di sisi lain, Wisnu Aji Nugroho mengusulkan agar kurikulum dasar hospitality diperkenalkan dalam program pendidikan nasional seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Ia menilai penguatan prinsip pelayanan sejak dini akan berdampak langsung pada ekosistem pariwisata dan pergerakan ekonomi daerah.
Sebagai Wakil Dewan Pakar Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia, Wisnu juga menekankan pentingnya memasukkan aspek ekonomi karbon dan prinsip SDGs ke dalam peraturan turunan Undang-Undang Pariwisata yang baru. Ia menilai alumni NHI dapat dilibatkan untuk mempercepat penyusunan regulasi turunan serta memperkuat tata kelola pariwisata daerah.
“Belum terlambat untuk mengoptimalkan tata kelola pariwisata daerah agar lebih berkelanjutan dan berbasis data,” ujarnya.
Dengan demikian, audiensi tersebut tidak sekadar menjadi forum silaturahmi. Sebaliknya, pertemuan ini melahirkan sejumlah gagasan konkret. Semua pihak kini menaruh harapan besar pada Jawa Barat. Jika kolaborasi berjalan konsisten, provinsi ini berpotensi menjadi model nasional dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang inklusif dan berbasis kolaborasi.(Red)
