Ia ingin publik dapat mengakses informasi penggunaan anggaran secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jabar.
“Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah,” tuturnya.
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini terjadi di tengah perdebatan terkait dana Pemprov Jabar senilai Rp4,1 triliun yang disebut masih mengendap di perbankan dalam bentuk deposito, setelah sebelumnya disinggung Menkeu Purbaya.
Dedi Mulyadi pun membantah terkait isu tersebut, ia bahkan mengklarifikasinya dengan menemui Kemendagri dan Bank Indonesia.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak ambil pusing dengan Dedi Mulyadi dan beberapa kepala daerah yang membantah data simpanan Pemda di perbankan yang mencapai total Rp233 triliun.
Yang mana diketahui, data simpanan pemda dengan total Rp233 triliun itu berasal dari Bank Indonesia.
Sebelum disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025), Purbaya pernah menyampaikan data serupa dengan sekaligus perincian jenis simpanannya baik giro, tabungan maupun deposito.
Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu menyarankan, kepala daerah yang tidak terima atas data tersebut agar menyampaikannya langsung ke BI.
“Tanya saja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin monitor semua akun satu per satu,” jelas Purbaya, Kamis (23/10/2025).
Purbaya lalu menyebut ada kepala daerah yang membantah menaruh uangnya di simpanan deposito.
