Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu penularan ulang dan memperlambat upaya pengendalian TBC di tingkat daerah. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Kota Banjar membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC guna memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk memperbaiki sistem rujukan dan memperluas akses layanan kesehatan.
Saefuddin menegaskan, penanganan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi juga membutuhkan perubahan sikap masyarakat terhadap penyakit tersebut.
“Yang terpenting adalah memastikan warga, terutama kelompok berisiko atau yang mengalami gejala, tidak takut memeriksakan diri dan bisa mengakses pengobatan dengan mudah,” katanya.
Dengan capaian temuan kasus yang tinggi dan tantangan sosial yang masih kuat, Kota Banjar kini dihadapkan pada pekerjaan lanjutan: menjaga konsistensi pengobatan sekaligus memutus stigma yang masih melekat pada penyakit TBC. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
