Dalam skema tersebut, Kementerian Kehutanan melalui BBKSDA bertanggung jawab atas perawatan satwa, sementara operasional kebun binatang serta kesejahteraan pegawai ditangani Pemerintah Kota Bandung.
Meski demikian, kondisi di lapangan dinilai belum sepenuhnya stabil. Persoalan manajemen dan kepastian nasib pegawai masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa April 2026 akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan Bandung Zoo.
“April ini menjadi kunci. Kita tentukan apakah satwa tetap di Bandung Zoo atau sebagian dipindahkan ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat,” tegas Ono.
Ia menyebut, keputusan akan diambil apakah satwa tetap dipertahankan di lokasi saat ini atau dipindahkan sebagian ke lembaga konservasi lain di Jawa Barat.
Ono menambahkan, kebutuhan pakan utama satwa telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Namun, pakan tambahan dan khusus masih memerlukan peran aktif Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD.
Selain itu, penguatan layanan kesehatan juga dilakukan dengan melibatkan Rumah Sakit Hewan Cikole untuk pemeriksaan rutin sedikitnya dua kali dalam sepekan.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam waktu dekat guna menghitung kebutuhan anggaran serta merumuskan langkah strategis yang akan diambil sepanjang April 2026. (kom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
