“Jabatan boleh berganti, tetapi komitmen terhadap ketahanan pangan tidak boleh melemah,” ujarnya.
Wahyu menegaskan peran pejabat pengawas menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berjalan efektif, termasuk melalui penguatan manajemen irigasi, pengawalan masa tanam, serta optimalisasi luas tambah tanam.
Selain itu, perlindungan usaha tani juga menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah daerah optimistis strategi tersebut mampu mendukung pencapaian target surplus beras pada 2026.
“Kami optimistis target kenaikan surplus pada 2026 dapat tercapai, sehingga memperkuat kontribusi daerah sebagai salah satu lumbung pangan di wilayah timur Jawa Barat,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
