“Target individu dan unit kerja harus tetap tercapai,” katanya menegaskan.
BKD akan melakukan evaluasi menyeluruh setelah dua bulan uji coba. Aspek yang diukur meliputi efisiensi penggunaan listrik, air, dan biaya operasional kantor.
“Dari hasil evaluasi nanti akan terlihat berapa besar penghematan yang dicapai. Targetnya bisa mencapai 20 persen dari pengeluaran normal,” tutur Dedi.
Kebijakan ini juga akan dihitung dampaknya terhadap tenaga pendukung non-ASN, seperti petugas kebersihan dan keamanan.
“Efisiensi juga akan menyentuh aspek layanan pendukung, termasuk cleaning service dan petugas jaga,” ujarnya.
Hasil evaluasi pada akhir Desember 2025 akan menjadi bahan pertimbangan utama Pemprov Jabar untuk memutuskan apakah sistem kerja WFH ini akan diberlakukan secara permanen mulai 2026 atau tidak. (prn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
