JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk memperkuat anggaran guna meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dan lansia terhadap layanan dasar. Komitmen ini difokuskan pada pendanaan program-program di sektor pendidikan, kesehatan, dan penyediaan fasilitas publik yang inklusif.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Muhammad Syahlevi Erwin Apandi. Ia hadir dalam acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Kota Bandung Tahun 2025 di Laswi Heritage, Rabu, 10 Desember 2025.
Fokus pada Tiga Pilar Layanan Dasar
Dalam pernyataannya, Syahlevi secara khusus menyoroti tiga area prioritas. Pertama, anggaran akan dialokasikan untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kedua, anggaran diperkuat untuk layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses. Ketiga, dukungan anggaran diarahkan untuk penyediaan serta modifikasi fasilitas publik.
“DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya regulasi, penguatan anggaran, serta program-program pembangunan yang berpihak,” ujar Syahlevi. Ia menambahkan, fokusnya adalah mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga fasilitas publik yang ramah.
Anggaran sebagai Penggerak Sinergi Lintas Sektor
Lebih lanjut, Syahlevi menjelaskan bahwa penguatan anggaran tidak berdiri sendiri. Komisi IV akan mendorong penguatan sinergi lintas sektor. Tujuannya agar setiap program pembangunan daerah benar-benar mengintegrasikan perspektif inklusif.
Integrasi ini harus terlihat tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Selain itu, sinergi yang baik akan mencegah tumpang tindih program.
Dari Penerima Menuju Subjek Pembangunan
Pada kesempatan itu, Syahlevi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengubah cara pandang. Penyandang disabilitas dan lansia harus dilihat sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi dan kontribusi nyata.
Paradigma ini menjadi dasar penting dalam perencanaan anggaran. Alokasi dana tidak lagi sekadar untuk bantuan sosial, tetapi untuk pemberdayaan. Dengan kata lain, anggaran harus mampu membuka ruang partisipasi dan mengakselerasi kontribusi mereka bagi kemajuan kota.
Peringatan HDI 2025 sebagai Momentum Konkret
Kegiatan Peringatan HDI 2025 itu sendiri menjadi wujud nyata perhatian terhadap isu disabilitas. Acara diisi dengan penampilan seni dan pameran hasil karya penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat layanan informasi konsultasi hak-hak disabilitas serta penyerahan bantuan alat bantu.
Syahlevi berharap momen ini dapat memperkuat komitmen bersama. Ia menegaskan, tujuan akhirnya adalah menghadirkan kebijakan dan pembangunan yang benar-benar inklusif. Pada akhirnya, tidak ada satu pun warga Kota Bandung yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok lansia.(Red)
