“Bantu saya buka siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran dan siapa yang memberi izin,” tulis Susi di akun media sosialnya, Sabtu (9/8/2025).
KJA disebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengganggu sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan akan mengevaluasi izin KJA, sementara mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan KJA tidak sesuai visi pembangunan daerah.
Perwakilan PT PBS, Viar Navy, mengklaim usahanya telah beroperasi sejak 2019 dengan izin budidaya seluas 3,3 hektare. “Sejak 2019 tidak ada yang terganggu. Sekarang hanya ada penambahan KJA di lokasi yang sama,” katanya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
