Pada tahap awal, konsolidasi akan difokuskan pada sembilan BUMD sektor nonkeuangan. Sementara itu, untuk 28 BUMD sektor keuangan lainnya, Pemprov masih melakukan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan guna memastikan kesesuaian regulasi dan tata kelola.
Menurut Herman, pembentukan holding ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan investasi dan optimalisasi aset yang sebelumnya ditemukan dalam evaluasi internal pemerintah daerah.
Sebagai dasar hukum, Pemprov Jawa Barat akan mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Jawa Barat, yakni Raperda Pembentukan Holding dan Raperda Penyertaan Modal.
“Keputusan akhir tentu berada di tangan Gubernur dan DPRD sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Prinsip kami, lebih cepat lebih baik, tetapi tetap taat aturan,” ujar Herman.
Pembentukan holding ini diharapkan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing BUMD serta meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
