Tak hanya soal pelaporan, Herman juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dari sekadar memenuhi syarat minimum seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi tata kelola yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
“WTP itu minimum requirement. Kita harus progresif, akuntabel, dan memastikan anggaran berdampak pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan menyambut baik komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa BPK mendorong Pemdaprov Jabar untuk menyusun action plan yang jelas dan menunjukkan progres nyata dalam setiap tindak lanjut rekomendasi.
“Yang penting ada action plan yang jelas dan progres yang nyata,” kata Eydu.
Ia juga menekankan bahwa BPK kini melihat lebih dari sekadar angka. Aspek sosial seperti kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dari setiap langkah perbaikan tata kelola.
