“Yang tunda bayar ada 621 proyek. Di antaranya di Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan beberapa OPD lainnya. Ada pekerjaan jalan, PJU, dan lain sebagainya,” kata Herman dalam video yang dirilis Diskominfo Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Respons kritis datang dari DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PPP, Muhammad Romli, menilai penundaan pembayaran tidak bisa dianggap sepele meskipun telah ada komunikasi dan kesepahaman dengan kontraktor.
Ia mengingatkan adanya beban finansial nyata yang harus ditanggung para pelaku usaha di lapangan.
“Kalau pemerintah daerah bisa mengomunikasikan itu, ya, bagus. Tapi uang tetap harus disiapkan karena tahun 2026 ini wajib dibayar. Kita harus memahami bahwa kontraktor itu juga mereka terkena bunga bank dan biaya lainnya,” kata Romli.
