JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menegaskan, alih kelola SMA/SMK dari kota/kabupaten ke provinsi yang bergulir pada 2017, menyisakan peoalan bagi Pemprov Jabar. Salah satunya yaitu masih terbatasnya kapasitas ruang kelas baru (RKB) di jenjang sekolah menengah.
“Setiap tahun ditargetkan oleh Pemprov Jabar, melalui RJPMD, ada 4000 RKB. Tapi faktanya paling besar 3000,” kata Untung, Minggu (18/02/2018).
Diungkapkannya, kondisi itu menuntut Pemprov Jabar bersungguh-sungguh mendorong agar RKB itu meningkat. Sehingga kapasitas ruang kelas meningkat.
Kata Untung, di samping RKB, ada 126 kecamatan di Jabar yang belum memiliki unit sekolah baru (SMA/SMK negeri). Itu menjadi target pemprov untuk percepatan akses pendidikan bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki unit sekolah SMA/SMK negeri.
“Di dalam persoalan infrastruktur ini kita menghadapi problem ruang kelas, problem laboratorium, dan alat penunjang lainnya, Itu semuanya menjadi persoalan kita dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang tentu nanti akan dijawab melalui BPMU (Bos Pendidikan Menengah Universal) dan ini salah satunya diperuntukan bagi sarana pendidikan, bukan prasarana,” tandasnya. (des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
