JABARNEWS| BANDUNG – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan perubahan sistem penerimaan siswa baru dari PPDB menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru). Dalam proses tersebut, Pemkot juga memastikan kesiapan daya tampung sekolah. Termasuk mengoptimalkan sekolah swasta yang sebelumnya terancam tutup karena kekurangan murid. Saat ini, tercatat kelebihan daya tampung sekitar 7.600 calon siswa tingkat SMP.
Penyesuaian Sistem Penerimaan
Perubahan sistem dari PPDB ke SPMB menjadi langkah penting. Pemkot Bandung ingin sistem ini lebih adaptif dan inklusif. Regulasi sedang dirumuskan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Bandung, H. Erwin, saat hadir sebagai narasumber di Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, perubahan ini akan berdampak besar pada pemerataan pendidikan. Terutama dalam mendistribusikan calon siswa ke sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan peserta didik.
“Kita sudah sepakat dengan Pak Wali supaya sekolah-sekolah swasta yang kemarin mau mati (tutup) karena tidak ada muridnya akan dibagi (calon siswa baru),” ujar Kang Erwin, sapaan akrabnya.
Sekolah Swasta Tidak Lagi Terpinggirkan
Selama ini, banyak sekolah swasta kesulitan bertahan. Ketiadaan murid membuat mereka hampir menutup kegiatan belajar-mengajar. Namun kini, melalui sistem SPMB, Pemkot Bandung akan memfasilitasi penyaluran siswa ke sekolah-sekolah tersebut.
Langkah ini dinilai strategis. Selain menjaga eksistensi sekolah swasta, pemerintah juga dapat menampung lebih banyak peserta didik baru secara merata.
Program RMP dan Pendataan Keluarga Tidak Mampu
Di sisi lain, Pemkot juga menggalakkan program RMP (Rawan Melanjutkan Pendidikan). Fokusnya adalah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu, khususnya yang bersekolah di SMP swasta.
“Saat ini sedang kita data mana yang dari kelompok keluarga fakir atau miskin. Kalau di keluarga yang miskin ada yang tidak sekolah akan dibujuk untuk sekolah,” tegas Kang Erwin.
Proses pendataan sedang berlangsung. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal. Bantuan akan dialokasikan tidak hanya untuk biaya pendidikan, tetapi juga untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Akses Pendidikan untuk Semua
Kang Erwin menegaskan, pemerintah tidak ingin ada warga Kota Bandung yang putus sekolah. Untuk itu, Pemkot juga memberikan akses pendidikan alternatif seperti Kejar Paket A, B, dan C secara gratis, khusus bagi masyarakat dari kalangan ekonomi lemah.
“Sekarang ini sedang kita data mana yang dari kelompok keluarga fakir atau miskin. Kalau di keluarga yang miskin ada yang tidak sekolah akan dibujuk untuk sekolah,” jelasnya lagi.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjamin hak pendidikan setiap warga, tanpa terkecuali.
Satu Sarjana per Keluarga
Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga menggagas program “Satu Sarjana per Keluarga Pra Sejahtera”. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.
Sebagai pemimpin, Kang Erwin menyadari tanggung jawab besar yang diembannya. Terutama dalam menciptakan kebijakan pendidikan yang adil dan progresif.
“Saat ini sedang kita rancang, apalagi sebentar lagi bulan Mei mulai pendaftaran (sekolah), sedang kita rapatkan tapi belum diputuskan. Final-nya mungkin gak lama lagi lah,” katanya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap sistem SPMB dapat menjadi solusi komprehensif. Tidak hanya dalam hal pemerataan siswa, tapi juga dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga kota.(Red)
