Di tengah isu efisiensi belanja daerah, publik mempertanyakan relevansi tunjangan hingga puluhan juta rupiah tiap bulan.
Meski demikian, aturan tersebut masih berlaku dan menjadi dasar administrasi keuangan DPRD.
Dedi menyatakan siap menghapusnya bila masyarakat menilai kebijakan itu tidak adil. (kom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
