“Dengan akses yang sempit seperti ini, alat berat sulit masuk. Kondisi itu membuat proses pembangunan menjadi melambat dan target penyelesaian mundur,” katanya.
Selain persoalan akses, Hasbullah juga menyarankan adanya pembelian lahan tambahan seluas sekitar 3.000 meter persegi. Lahan tersebut dinilai diperlukan untuk membuka akses jalan yang lebih representatif sekaligus menyediakan pintu gerbang sekolah yang memadai.
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan sekolah yang terintegrasi melalui satu pintu di Kantor Cabang Dinas (KCD), sehingga pembangunan gedung dan sarana pendukung dirancang dalam satu paket perencanaan.
Komisi V DPRD Jabar juga mendorong agar proses tender pembangunan sekolah dilakukan lebih awal, yakni satu hingga dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari keterlambatan realisasi proyek yang kerap melewati tahun anggaran.
“Kalau perencanaan dan tender dimulai lebih awal, sekolah bisa langsung digunakan pada tahun berikutnya tanpa harus menunggu sampai dua tahun anggaran,” pungkas Hasbullah. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
