Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui pengaturan kerja pegawai dengan sistem work from home dan work from office secara bergiliran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, penghematan penggunaan listrik, serta pengurangan perjalanan dinas ke luar provinsi.
“Kita melaksanakan efisiensi biaya operasional seperti pemberlakuan WFH dan WFO bagi pegawai yang on call, efisiensi listrik, serta mengurangi perjalanan dinas. Evaluasi terhadap 41 BUMD juga dilakukan agar tidak terus-menerus menyedot penyertaan modal setiap tahun. Ini bentuk penerjemahan pengurangan keuangan sebagai efisiensi anggaran yang sebenarnya,” tambah Buky.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong ADPSI untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan program yang dimasukkan dalam APBD benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Pada saat penyusunan APBD, program-program harus benar-benar berdampak bagi rakyat. Jangan sampai ada program yang tidak berdampak tetapi tetap disetujui. DPRD harus menjadi penyeimbang,” ujar Tito.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja di daerah, terutama belanja operasional pegawai yang dinilai masih bisa disederhanakan. Selain itu, kepala daerah diminta mencari peluang pendapatan tanpa membebani masyarakat, seperti optimalisasi pajak hotel dan restoran melalui sistem elektronik dan digitalisasi.
