3. Penyertaan modal ke PT BIJB merupakan langkah penyelamatan untuk perkembangan Bandara Internasional Kertajati. Dukungan tambahan pun harus didasarkan pada perhitungan bisnis yang jelas. Demikian pula untuk hal-hal lain, seperti pembebasan lahan di ujung runway, kesiapan SDM, dan Rencana Bisnis untuk program subsidi modal serta dampak positifnya.
Penting untuk melanjutkan proyek bandara dan memastikan rencana terlaksana dengan baik. Jika melihat Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebandarudaraan memang bukan kewenangan Provinsi. Oleh karena itu, wajib dikomunikasikan terkait kebijakan ini dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI.
4. Pemprov Jabar agar memperhatikan pentingnya klarifikasi dan transparansi dalam berbagai aspek kebijakan dan rekomendasi, termasuk penyertaan modal dan tanggung jawab pembina BUMD untuk memastikan tidak ada masalah hukum ke depannya sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif.
5. Beberpa isu strategis seperti kemiskinan ekstrem dan stunting seharusnya menjadi skala prioritas dalam alokasi anggaran. Perlu dipastikan bahwa anggaran yang ada digunakan untuk menyelesaikan masalah ini dengan efektif.
6. Masih dibutuhkan perencanaan yang konsisten dan realistis. Harus dilakukan evaluasi masalah-masalah yang ada dan dilakukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran untuk memastikan penyelesaian masalah yang lebih mendesak dan penting.
7. Harus disusun rencana yang matang dan tidak hanya berfokus pada program baru, tetapi juga menyelesaikan program-program yang ada dengan baik, khususnya dalam periode transisi saat ini.
8. Harus dipastikan bahwa setiap rencana dan kebijakan didasari evaluasi yang baik dan diselesaikan secara tuntas untuk menghindari pengulangan masalah di masa depan.
