Kondisi ini tak hanya berdampak pada ketersediaan akses pendidikan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lain. Salah satunya adalah kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa yang kerap menimbulkan pro-kontra.
Banyak orang tua yang berusaha mencari ‘zona aman’ agar anak-anak mereka diterima di sekolah unggulan. Fenomena ini bahkan memicu praktik ‘cuci rapor’ dan ‘prestasi dadakan’ oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Daddy menegaskan bahwa fenomena ini harus segera dihentikan. “Kita tidak mungkin membiarkan celah yang ada terus dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sehat. Selain itu, kita juga harus memastikan seluruh anak di Jawa Barat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kabupaten atau kota lain,” paparnya.
Sebagai langkah konkret, Daddy mendorong pemerintah provinsi untuk mengakselerasi pembangunan SMA/SMK negeri di wilayah-wilayah yang masih kekurangan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi hak, tetapi juga kenyataan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, infrastruktur pendidikan yang memadai bukan hanya menjadi solusi bagi pemerataan akses pendidikan, tetapi juga membuka jalan bagi Jawa Barat untuk mengambil peran strategis di tingkat nasional dan internasional. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
