“Sungguh merupakan keprihatinan ketika Gubernur sendiri dalam kontennya harus menegur, akhirnya publik mempertanyakan di mana dinas terkait,” katanya.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan serius. DPRD mendesak percepatan operasional fasilitas pengolahan sampah seperti TPPAS Legok Nangka untuk wilayah Bandung Raya dan TPPAS Lulut Nambo untuk kawasan Bodebek.
Selain itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian, khususnya terkait penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta. DPRD menilai kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan guru dan kualitas layanan pendidikan.
“Jika pemerintah belum bisa memenuhi kewajibannya menyediakan SMA Negeri yang cukup, seyogyanya memberikan insentif pada lembaga swasta,” ujar Fikri.
Di bidang pertanian dan peternakan, DPRD mendorong pemerataan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan irigasi, serta dukungan terhadap peternak, termasuk penyediaan pakan dan indukan.
