Sementara pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah diminta memperkuat pendampingan bagi UMKM dan Kelompok Wanita Tani (KWT) agar lebih berdaya secara ekonomi.
Dari sisi transportasi, penertiban jam operasional truk bertonase besar juga menjadi sorotan, terutama di wilayah padat seperti Bogor agar tidak mengganggu aktivitas sekolah dan pekerja.
Di sektor kesehatan dan sosial, DPRD menyoroti antrean layanan BPJS, kebutuhan peningkatan anggaran rumah tidak layak huni (rutilahu), serta perlunya langkah sistematis menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tak hanya itu, sektor keagamaan juga diharapkan kembali mendapat dukungan melalui hibah sarana ibadah dan pesantren pada tahun anggaran mendatang.
Fikri menegaskan seluruh aspirasi tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih responsif, bukan sekadar catatan administratif.
