JABAR NEWS | BANDUNG – DPRD Jabar mendesak Pemprov Jabar segera memulai proses pembahasan rancangan APBD 2018 agar tidak mengalami keterlambatan. Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Subarkah mengatakan pihaknya menargetkan Juli ini pihak Pemprov sudah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018.
“Kita harapkan Juli ini sudah masuk supaya penganggarannya tidak terlambat,” ucapnya, Minggu (16/7/2017).
Menurutnya dalam perubahan nanti program pembangunan paling prioritas akan disesuaikan dengan amanat undang-undang dan sesuai RPJMD, seperti pendidikan dan kesehatan. Program lainnya adalah infrastruktur di Jawa Barat yang masih harus digenjot karena masih banyak fasilitas vital masyarakat yang terbilang belum memadai.
“Ini butuh anggaran besar,” ungkap Ade.
Ade mengakui di APBD 2018 akan ada porsi kebutuhan penyelenggaran Pilkada Serentak dan Pilgub Jabar yang dananya cukup besar. Namun pihaknya menekan alokasi tersebut jangan mengganggu penganggaran ideal untuk pendidikan dan kesehatan.
“Kalau anggaran pendidikan kurang dari 20% misalnya, evaluasi dari Mendagri akan dikembalikan kepada kita. Harus dipenuhi dulu baru bisa disahkan. Jangan ambil risiko,” tegasnya. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
