JABARNEWS | BANJAR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya ketidaksesuaian antara bantuan pendidikan yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan maupun pemerintah pusat dengan kebutuhan riil sekolah. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Temuan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, saat melakukan kunjungan kerja ke SMKN 2 Kota Banjar dalam rangka meninjau kondisi SMK Pusat Unggulan (PU), Senin (12/1/2026). Ia menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam sinkronisasi data antara pengajuan sekolah dan realisasi bantuan yang diterima.
Menurut Aceng, bantuan yang disalurkan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan lemahnya validasi data dan pemetaan kebutuhan di lapangan, sehingga distribusi bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Yang paling pokok adalah adanya ketidaksesuaian kebutuhan. Apa yang diberikan oleh Dinas atau Kementerian terkadang tidak sesuai dengan yang diajukan sekolah,” ujar Aceng.
Ia menegaskan bahwa ke depan, proses pendataan harus dilakukan secara lebih akurat dan menyeluruh agar bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Tanpa perbaikan sistem data, kesalahan distribusi dinilai akan terus berulang.
