Selain persoalan bantuan, Komisi V DPRD Jabar juga menyoroti tingginya beban operasional yang harus ditanggung SMK. Biaya pendidikan kejuruan dinilai jauh lebih besar dibandingkan sekolah umum, terutama untuk kebutuhan praktik siswa yang memerlukan perlengkapan dan bahan khusus.
Aceng menyebutkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) saat ini belum mampu menutupi seluruh kebutuhan tersebut. Akibatnya, sekolah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kegiatan praktik yang menjadi inti pendidikan vokasi.
“Dana yang tersedia belum mencukupi untuk pembiayaan baju praktik dan bahan praktik siswa. Ini menjadi persoalan serius bagi SMK,” katanya.
Di SMKN 2 Kota Banjar sendiri, permasalahan tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana fisik dan sumber daya manusia, seperti kekurangan ruang kelas serta tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk mendukung kurikulum SMK Pusat Unggulan.
Komisi V DPRD Jabar juga menilai lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan turut memperparah persoalan di lapangan. Oleh karena itu, Aceng mendorong adanya perbaikan pola komunikasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas (KCD), dan pihak sekolah.
