Ono juga menambahkan bahwa dirinya lebih memilih berpakaian kasual dan tidak menggunakan kain seragam dinas yang dibagikan, namun tetap menerimanya sebagai bentuk penghargaan terhadap keragaman preferensi di kalangan anggota dewan.
“Saya pribadi nyaman dengan gaya kasual, tapi saya tetap menerima kainnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar dia.
Ia menegaskan bahwa efisiensi APBD lebih diarahkan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas atau kegiatan internal tanpa hasil yang jelas.
Sebagai ilustrasi, kata Ono, rata-rata gaji dan tunjangan anggota DPRD Jabar berada di kisaran Rp3,9 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran gaji dan tunjangan kepala daerah, yang dalam hal ini gubernur mencapai sekitar Rp32 miliar per tahun.
Data yang dibagikan melalui akun Instagram @ono_surono menunjukkan bahwa pos-pos seperti tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, dan uang operasional pimpinan DPRD tetap dipertahankan, meskipun APBD Jabar telah direvisi sebanyak lima kali.
