Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa Jawa Barat tengah bersiap memasuki fase perubahan kebijakan pendidikan pada 2027, dari fokus perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam konteks itu, kompetensi guru menjadi pilar utama. Namun, peningkatan kompetensi dinilai tidak akan efektif tanpa didukung data ketersediaan dan distribusi guru yang akurat dan terintegrasi.
Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong dilakukan pemetaan menyeluruh terkait jumlah, sebaran, dan kompetensi guru hingga proyeksi 2027. Pemetaan tersebut mencakup data guru produktif dan tidak produktif, serta dampak pensiun alamiah setiap tahun. Perhatian khusus juga diarahkan pada pendidikan SLB yang dinilai membutuhkan kebijakan berbeda, baik dari sisi ketersediaan guru, peningkatan kompetensi, maupun pengembangan unit sekolah baru.
“Kami ingin memperoleh gambaran lapangan yang utuh dan berbasis data, agar kebijakan yang dirumuskan ke depan benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan di Jawa Barat,” kata Yomanius.
Komisi V berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat dalam jangka menengah. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
