JABARNEWS | KARAWANG – Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti sejumlah catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja.
Salah satu sorotan utama adalah capaian indikator makro yang dinilai belum optimal, khususnya terkait koefisien gini (gini ratio) yang belum mencapai target. Hal ini dinilai masih menjadi pekerjaan rumah lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perlu ditangani secara serius.
Selain itu, persoalan tunda bayar juga menjadi perhatian. Komisi IV mencatat adanya penumpukan pembayaran di akhir tahun anggaran, terutama pada sektor perhubungan dan bina marga, yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menegaskan pentingnya disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Penumpukan di akhir tahun tidak boleh terus terjadi. Perencanaan harus lebih disiplin, dan seluruh pihak termasuk pelaksana pekerjaan wajib mengikuti mekanisme penagihan sesuai termin,” ujarnya di Kabupaten Karawang, Kamis (2/4/2026).
