“Konflik agraria seperti yang terjadi di Sukabumi harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita tidak ingin konflik serupa menyebar ke daerah lain. Karena itu, kami mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung,” tegas Rahmat.
Ia menekankan, konsolidasi lintas sektoral yang melibatkan aparat keamanan, lembaga penegak hukum, dan perangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial sepanjang 2026. Deteksi dini konflik agraria dinilai penting agar potensi benturan di masyarakat dapat dicegah sejak awal.
“Setiap lembaga memiliki peran masing-masing. Jika dijalankan secara terpadu hingga ke tingkat bawah, konflik bisa diantisipasi. Ini sejalan dengan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi aparat keamanan, Kepolisian Daerah Jawa Barat mengakui konflik agraria juga terjadi di wilayah lain. Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Jabar, Kombes Pol Teguh Tri Sasongko, menyampaikan contoh konflik di Pangalengan, Kabupaten Bandung, berupa perusakan ratusan hektare kebun teh yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian sayuran.
“Kasus tersebut kami proses secara hukum, dan Pemprov Jabar melakukan reforestasi pascakonflik. Penyelesaian harus komprehensif agar konflik serupa tidak terulang,” kata Teguh.
