JABARNEWS | BANDUNG – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (13/12/2025), memunculkan kritik tajam dari sejumlah fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 yang bernilai Rp28,78 triliun. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, di Gedung DPRD Jawa Barat.
Sedikitnya tiga fraksi, PDIP, PKB, dan Demokrat yang menyampaikan pandangan langsung dalam forum paripurna, sementara fraksi lainnya menyerahkan secara tertulis. Tiga isu mencuat dalam forum ini: efisiensi belanja daerah, keadilan pembangunan, dan evaluasi kinerja birokrasi.
Fraksi PDIP menyoroti struktur anggaran yang dinilai belum proporsional. Anggota Fraksi PDIP, Bayu Satya Prawira, menekankan bahwa porsi belanja operasi masih mendominasi dan tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Belanja operasi masih terlalu besar untuk keperluan penunjang. Struktur anggaran di sejumlah OPD menunjukkan belanja pegawai lebih besar dari belanja kegiatan,” ujarnya.
Bayu juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar sebesar 5,20 persen masih dibayangi melemahnya penciptaan lapangan kerja akibat gelombang PHK yang melanda sektor padat karya.
